1. PEMOHON TIDAK PERNAH DIPERIKSA SEBAGAI CALON TERSANGKA

2. TIDAK PERNAH ADA PENYELIDIKAN ATAS DIRI PEMOHON

3. TERMOHON TIDAK CUKUP BUKTI DALAM MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA

4. PERBUATAN PEMOHON MURNI MERUPAKAN HUBUNGAN HUKUM KEPERDATAAN / ARBITRASE

5. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA / DILAKUKAN PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM
6. SEHINGGA APABILA SESUAI DENGAN USULAN PEMOHON DALAM PERMOHONAN A QUO SEBAGAIMANA DIULAS PANJANG LEBAR DALAM ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN INI DILAKUKAN TIDAK MENURUT KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU, MAKA SEYOGYANYA MENURUT PASAL 56 AYAT (1) DAN AYAT (2) uNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 

7. BERDASARKAN ULASAN MENGENAI SAH DAN TIDAKNYA SEBUAH KEPUTUSAN APABILA DIHUBUNGAN DENGAN TINDAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON KEPADA PEMOHON DENGAN MENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA YANG DILAKUKAN DAN DITETAPKAN OLEH PROSEDUR YANG TIDAK BENAR , MAKA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO DAPAT MENJATUHKAN PUTUSAN BAHWA SEGALA YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP PEMOHON DAPAT DINYATAKAN MERUPAKAN KEPUTUSAN YANG TIDAK SAH DAPAT DIBATALKAN MENURUT HUKUM